KLIK JEH

CIREBON - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa, Kuwu Tegalgubug, H Sambung dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik dengan agenda tanggapan eksepsi terdakwa di Pengadilan Negeri Sumber, Rabu (16/7/2014).

Dalam tanggapannya, JPU menolak eksepsi terdakwa dengan alasan, eksepsi yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang menjeratnya. Informasi yang dihimpun KC, sidang yang berlangsung sekitar 30 menit dan dihadiri ratusan warga Tegalgubug, JPU, Agus S. Kusuma SH, membacakan tanggapan penolakan eksepsi dari terdakwa yang disampaikan kuasa hukumnya, Mutahar SH, dalam sidang sebelumnya.

Dalam sidang lanjutan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Sumber, akhirnya menunda sidang, dan akan dilanjutkan Rabu depan dengan agenda pembacaan tanggapan tentang penolakan eksepsi dari JPU.

Sementara itu, dihubungi terpisah, pelapor atas kasus tersebut, Hj. Iah, mengatakan hal yang sama dengan JPU, karena eksepsi dari terdakwa tidak ada kaitannya dengan sidang yang sedang dihadapinya. “Saya melaporkan terdakwa, karena pencemaran nama baik, dan fitnah yang telah disebar terdakwa,” tegasnya

Selain itu juga, pelapor berharap agar majelis hakim bisa segera menolak eksepsi terdakwa, dan segera menjatuhkan hukuman. “Majelis hakim segera menolak eksepsi dari terdakwa, dan bisa memberikan hukuman yang setimpal, minimal setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pasal yang telah dilanggar terdakwa,” ungkapnya.(KC)

CIREBON - Suasana pemilihan ulang di TPS 17, Rabu (16/7/2014), berjalan lancar. Dalam pemilihan ulang ini, Prabowo-Hatta tetap  unggul dengan perolehan 179 suara dan Jokowi-JK meraih 140.

Terdapat 2 suara tidak sah, sementara pada perolehan saat pemilihan pada 9 Juli untuk suara Prabowo 191 dan Jokowi-JK  184 suara

Ketua PPK Kesambi, M Yasin mengatakan, meski tidak semua datang dan berkurang jumlahnya dibandingkan pencoblosan  pertama, tapi suara yang masuk cukup banyak.

Selain pemilihan ulang di TPS 17, pencoblosan juga dilakukan di RS Ciremai. Terdapat 19 pemilih tetapi yang mencoblos terdapat 3 orang.

Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia yang khusus datang ke Kota Cirebon, mengemukakan, proses pemilihan ulang di TPS 17 merupakan ketidaksengajaan.

“Tapi kan sudah ada pencoblosan ulang dan itu patut diapresiasi,” lanjutnya.

Diakui Ferry, pencoblosan ulang di Kota Cirebon ini memang dilakukan di detik-detik terakhir. “Di Jawa Barat yang terakhir adalah Kota Cirebon,” terang dia.

Insiden kecil sempat terjadi di TPS, penyebabnya Panwaslu sempat akan membawa kotak suara ke rumah salah satu warga yang sakit. Namun, ditolak oleh KPU karena  hal itu  tidak diatur dalam Peraturan KPU.

“Seharusnya warga yang sakit dibawa ke TPS, bukan sebaliknya. Orang  yang sakit  bisa digendong,” tandas  Ketua KPU kota Cirebon. Emirzal Hamdani.

Akhirnya, kotak suara tidak dibawa ke rumah warga itu. Proses pemilihan ulang ini memang berjalan lancar, meski pihaknya  tetap melakukan gugatan ke DKPP seusai tahapan pilpres.

CIREBON - Rapat rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di tingkat Kabupaten Cirebon yang berlangsung Rabu (16/7/2014) di gedung DPRD setempat, diwarnai aksi protes dari saksi Joko Widodo-Juduf Kalla (Jokowi-JK).

Sikap keberatan dilontarkan saksi Jokowi-JK, Aan Setiawan yang menyampaikan adanya ketidakcocokan jumlah data di beberapa TPS dengan di PPK. Ketidakcocokan jumlah terjadi di Kecamatan Susukan, Gempol dan Depok. Lokasinya  di Desa  Cikeusal di TPS 16, Desa Bojong Kulon di TPS 16 dan TPS serta Desa Kedondong di TPS 1.

Saat dicocokan antara data C1 sampai PPK, kesalahan tidak terlalu riskan. Masalah berada pada penjumlahan. Ketika dihitung, jumlah suara yang ada ternyata masih sama dengan sebelumnya. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya dicapai kesepakatan, kesalahan itu langsung diperbaiki dengan dibubuhi paraf oleh Ketua KPU Kabupaten, Saefudin Jazuli.

“Ini bukan permasalah serius. Kesalahan hanya pada penjumlahan dan tidak fatal. Meski sudah dikirim ke KPU pusat, tapi hanya untuk pembandingan. Validasi tetap rekap KPU,” tandasnya.

Sedangkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilpres mencapai 61,26 persen. Hal tersebut lebih rendah dari tingkat partisipasi pada Pemilu Legislatif (Pileg) yang mencapai 64 persen.

Jokowi-JK Unggul

Dalam sidang pleno rekapitulasi suara pilpres di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (16/7/2014), suara sah yang masuk berjumlah 1.069.204 dan sedangkan suara tidak sah mencapai 11.069. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 1.080.273, sementara jumlah pemilih terdaftar mencapai 1.763.311 orang.

Dari jumlah suara sah yang masuk, pasangan Jokowi-JK unggul dengan perolehan 653.687 suara atau 61,14 persen. Saingannya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) meraih 415.517 suara atau 38,86 persen.

Saefudin Jazuli mengatakan, gelaran pilpres di wilayahnya berjalan cukup lancar. Sejak di tingkat TPS, penghitungan suara tidak ada permasalahan berarti yang mengharuskan adanya penghitungan atau pencoblosan ulang. Hasil rekap PPK tidak ada perubahan sama sekali.

Terkait hasil tersebut, Ketua DPC Gerindra, Subhan mengakui anjloknya perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta. Meskipun mesin partai berjalan, namun suara dari beberapa partai pendukung kurang maksimal. Pihaknya  mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin memenangkan Prabowo-Hatta.

“Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita akui, Jokowi-JK di Kabupaten Cirebon lebih unggul. Tapi untuk nasional, kami optimistis Prabowo-Hatta pemenangnya,” tegas dia.(KC)

CIREBON - Kementerian Perhubungan tahun ini menyediakan dua kapal untuk mengangkut pemudik yang akan pulang ke kampung halaman mereka di Cirebon dan sekitarnya. Kapal tersebut akan mengangkut sedikitnya seribu pemudik bersepeda motor dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai Pelabuhan Cirebon.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, kapal tersebut disediakan gratis bagi pemudik pada 23 dan 25 Juli mendatang. “Silakan yang ingin mudik ke Cirebon dan sekitarnya mendaftarkan diri gratis,” ujarnya saat mengunjungi sejumlah titik jalur mudik di Kota dan Kabupaten Cirebon, Rabu (16/7/2014).

Mangindaan menegaskan, pengadaan kapal gratis tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah pengendara sepeda motor di jalur utama pantura. Selain untuk mengurangi beban jalan, hal itu juga diharapkan bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas yang selama ini hampir 70 persen dialami pengendara sepeda motor.

Menurut Mangindaan, saat ini kuota yang tersedia untuk kapal dari Jakarta ke Cirebon masih banyak. Pemudik yang mendaftarkan diri sejauh ini belum mencapai 30 persen. “Kalau untuk moda dan tujuan lain yang kami sediakan sudah penuh semua sejak sebulan lalu. Mungkin karena ini masih baru jadi belum banyak masyarakat yang mengetahuinya,” katanya.

Selain kapal dari Jakarta ke Cirebon, Kemenhub juga menyediakan kapal gratis ke Semarang, Tegal, dan Lampung. Selain itu moda lain seperti kereta api dan bus juga disediakan, namun kuotanya sudah terpenuhi. Terkait operasional kendaraan besar, Mangindaan menegaskan, alat berat dan truk proyek pembangunan jalan dan jembatan harus sudah dihentikan sejak H-10. Sementara sejak H-4 nanti seluruh truk lebih dari dua sumbu sudah tidak boleh beroperasi.

“Truk dua sumbu yang masih bisa beroperasi pada H-4 pun hanya dibatasi untuk truk pengangkut bahan makanan dan bahan bakar,” ucapnya.

Sementara itu terkait kelaikan kendaraan yang digunakan untuk mengangku pemudik, Kemenhub juga akan mengoperasikan tim mobile untuk pengujian di lapangan. Selain itu, tim kesehatan juga disebar di sejumlah titik untuk menguji para pengemudi agar tidak berkendara dalam kondisi yang tidak stabil.

Lebih jauh ia mengimbau warga yang hendak mudik untuk memanfaatkan program-program mudik gratis yang disiapkan rekanan mereka. Tujuannya mengurangi terjadinya kepadatan lalu lintas di jalur pantura saat arus mudik berlangsung nanti.

Menhub pun meminta penataan pasar tumpah sepanjang jalur pantura. Ia meminta adanya pengaturan agar para pedagang di pasar-pasar masuk dan tak berjualan di bahu jalan.

“Saat ada pasar tumpah, becak dan angkutan lain akan parkir di bahu jalan, sehingga memunculkan kemacetan,” ujarnya.

Disinggung kesiapan penerangan jalan umum (PJU), Menhub menjamin pemasangan PJU sudah dilakukan mengingat keberadaannya yang penting bagi pemudik. Salah satu yang sudah dipasang PJU yakni jalur khusus bagi sepeda motor di Karawang.

Ditambahkannya, tahun ini kenaikan pemudik tertinggi terjadi pada pesawat terbang yakni 11,6 persen dibanding tahun lalu, disusul  kereta api 3,6 persen. Secara keseluruhan, rata-rata kenaikan 5 persen dibanding tahun lalu.

Selain meninjau kesiapan pelabuhan, Mangindaan juga sempat meninjau kesiapan angkutan mudik di Terminal Harjamukti, Stasiun Cirebon, dan menjadi inspektur upacara gelar pasukan kesiapan pengendalian angkutan Lebaran tahun 2014 tingkat Provinsi Jabar di Alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubinkom) Kota Cirebon M. Taufan Bharata menjadi pemimpin upacara. Gelar pasukan sempat diramaikan aksi marching band taruna.

Sementara itu di hari yang sama, Bupati Cirebon  Sunjaya Purwadi didampingi Kepala Dinas Perhubungan Abdul Mutholib menginspeksi sejumlah perusahaan bus penumpang di Kabupaten Cirebon untuk memastikan kelaikan armada mereka dalam mengangkut pemudik. “Kami ingin pasikan armada dan pengemudi yang mereka turunkan terjamin keamanannya untuk mengangkut pemudik, terutama warga Kabupaten Cirebon,” ujar Sunjaya.

Dari hasil inspeksi tersebut, kata Sunjaya, sejauh ini armada yang disediakan perusahan bus tersebut cukup memadai dan laik jalan. Begitu juga dengan para pengemudi yang akan diturunkan, semua sudah diperiksa kesehatan fisik dan mentalnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Organisasi Angkutan Darat Cirebon Karsono. Ia mengatakan, pihaknya sudah mengawal para pemilik perusahaan bus untuk menguji kelaikan armada mereka beberapa waktu lalu. “Sesuai standar Kementerian Perhubungan, semua sudah lolos uji. Surat-surat lengkap, mesin dan fasilitas pendukung seperti rem dan sebagainya dalam kodisi baik dan laik jalan,” katanya. (KC)

CIREBON - Sebanyak 18 peserta open bidding (lelang jabatan) dalam posisi aman meraih tiket untuk menempati jabatan eselon II. Mereka merupakan peserta dengan peringkat tiga besar berdasarkan akumulasi penilaian seleksi administrasi, psikometri serta wawancara.

Informasi yang dihimpun KC, Selasa (15/7/2014), ke-18 peserta itu adalah peraih nilai tertinggi. Bahkan, peringkat tertinggi menembus nilai 950. Dan peringkat ke-18 berada di angka 750. “Dari seluruh formasi akan diambil tiga besar,” tutur Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi usai mengumumkan para peserta open bidding yang lulus memenuhi syarat.

Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr Ermaya Suradinata SH MSi MH menjamin proses penilaian obyektif, tidak ada campur tangan dari mana pun termasuk Bupati. “Pansel open bidding ini sebagai pihak yang melihat kompetensi para pejabat yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya yang mengikuti open bidding. Kompetensi dibutuhkan para pejabat untuk menjabarkan visi dan misi pemimpin daerah dalam membangun dan menata pemerintahan,” terang Ermaya kepada sejumlah wartawan.

Untuk output sendiri, Guru Besar IPDN Ini menjelaskan hak penuh dimiliki oleh bupati sebagai user. Pansel hanya memberikan hasil seleksi murni kepada bupati untuk selanjutnya diambil kebijakan.

“Semua penilaian obyektif. Ada pun nanti mereka akan ditempatkan dimana itu terserah bupati seperti apa. Kalau memang ada yang tidak cocok maka akan kami bilang tidak cocok,” tambahnya.

Sebagai pendobrak

Ermaya juga menjamin tidak akan salah menilai. Sebab kesalahan dalam memberikan penilaian dapat berdampak negatif pada pembangunan daerah ke depan. “Kabupaten Cirebon dapat dikatakan sebagai pendobrak dilakukannya open bidding atau lelang jabatan. Untuk tingkat kabupaten sendiri, Kabupaten Cirebon adalah yang pertama melakukan lelang jabatan setelah Garut.

Kalau bisa, lelang jabatan ini dilakukan menyeluruh ke semua jabatan dan bukan hanya eselon II saja,” ujarnya.

Disinggung mengenai belum lahirnya peraturan pelaksanan di bawah UU seperti peraturan pemerintah mengenai tata laksana open bidding ini, Ermaya menyatakan hal itu bukanlah sebuah permasalahan. Malahan, Ermaya menjamin dengan adanya seleksi yang dilakukan ini akan menambah keyakinan akan manfaat dari lelang jabatan.

“Tidak melanggar hukum kok, selama tidak keluar dari aturan Undang-Undang. Ini sangat bagus dan patut di contoh oleh semua kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia,” tandasnya.(kabar cirebon)

Calon Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama (Eselon II.b) Nilai Tertinggi

Kepala BKPPD

1. H. KALINGA, MM

2. AI NURHASAN, AP, M.Si.MS

Kepala Disdukcapil

1. Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN

2. Dra. INDRA FITRIANI, M.M.

3. Drs. DODY MULYONO

Kepala BLHD

1. Ir. H. HERMAWAN, MM

Kepala Dinas PSDAP

1. Ir. H. SUGENG RAHARJO, M.MP.

Direktur RSUD Waled

1. dr. H.. BOYKE SISPRIHATTONO, SPM.

2. dr. H. KARMAWAN HIDAYAT

3. dr. H. EDY RIYANTO BAKRI, Sp.THT.

Kepala Dislakan

1.Dr. Ir. H. ALI EFENDI, MM.

2.Ir. ELAN JAELANI

3. H. MUHIDIN, SP.,MM.

Kepala Dinsos

1. H. MARYONO, SH.

2. Drs. H. NANANG SUPRIYATNO

3. Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI

Kepala Disdik

1. Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.

2. Drs. H. ASDULLAH, M.M.

INDRAMAYU - Sebuah asrama milik Pondok Pesatren (Ponpes) I’anatul Mubtadiin yang terletak di Desa Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Indramayu habis dilumat jago merah, Senin (14/7/2014).

Kebakaran ini diduga akibat konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut, namun akibat kebakaran ini pihak pesantren merugi hingga ratusan juta rupiah. Api baru dapat dipadamkan dua jam, setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian.

Keterangan yang dihimpun KC menyatakan, kebakaran yang terjadi di asrama ponpes itu diketahui oleh beberapa santri setelah mendengar ada letusan berkali-kali diatas atap asrama. Para santri pun tidak menyangka akan adanya kebakaran. Pasalnya setelah letupan, kemudian disusul matinya aliran listrik di tempat tersebut.

Sementara letupan yang semula terdengar kini berubah dengan kepulan asap tebal bahkan keluar api. Mengetahui ini Pimpinan Ponpes I’anatul Mubtadiin, Kiai Maksudi Marfu memilih keluar untuk melakukan upaya pemadaman asap yang disertai api itu. Namun upayanya tak membuahkan hasil. Karena, api mulai membesar dan menjalar di sekeliling asrama. Api langsung menjilati bagian yang mudah terbakar terutama banyaknya pakaian serta kasur busa. Jago merah ini pun langsung pula merembet ke atas ruang asrama putri. Akhirnya, siang itu,

Dua jam

Kyai Maksudi Marfu menghubungi polisi serta kantor pemadam kebakaran. Setelah mendapatkan laporan , polisi bersama petugas pemadam kebakaran dengan beberapa unit mobil kebakaran datang di lokasi. Dan api baru dapat dijinakan dua jam lamanya.

Menurut Kiai Maksudi Marfu, akibat kebakaran tersebut, bangunan asrama putri habis dilalap si jago merah. Sementara dia menduga karena kejadian itu pihaknya menderita kerugian mencapai 310 juta rupiah. Pasalnya sejumlah peralatan ektronik, perkakas lainnya serta pakaian, berbagai surat-surat penting, dan bangunan sebanyak empat lokal habis tidak tersisa.

Sementara Kapolres Indramayu, Ajun Komisaris Besar Wahyu Bintono melalui Kapolsek Indramayu, Ajun Komisaris Juharini membenarkan, adanya peristiwa kebakaran yang terjadi di Ponpes I’anatul Mubtadiin yang terletak di Desa Dukuh. Menurutnya, jajarannya yang datang di lokasi melakukan upaya pemadaman. “Dugaan sementara dari kebakaran ini karena arus pendek listrik. Kendati begitu kami akan meminta keterangan dari beberapa saksi untuk mengetahui penyebab pastinya, ” kata Rini.(Kabar Cirebon)

CIREBON - Penurunan harga gabah di tingkat petani mewarnai awal musim panen raya di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon. Setelah sempat naik ke Rp 5.200 per kilogram, harga gabah hasil panen petani kali ini dihargai Rp 3.900-4.200 atau turun sekitar 15-19 persen.

Petani Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Marsiah (45 tahun) mengatakan, hasil panennya kali ini terbilang cukup melimpah dibandingkan musim yang sama tahun sebelumnya. “Dulu sempat beberapa kali kekeringan, jadi hasil panen hanya 8 ton dari dua hektar lahan yang saya garap. Sekarang hasilnya mencapai 10 ton lebih,” ujarnya sambil tak berhenti mengemas gabah hasil panennya ke dalam karung, Selasa (15/7/2014).

Masriah menambahkan, hasil panen kali ini sedikit menurun dibandingkan musim tanam awal 2014. Soalnya, kelangkaan pupuk membuat tanaman padi miliknya tak mendapatkan pasokan unsur hara yang optimal. Sebelumnya, hasil panen Masriah mencapai 12 ton.

Meskipun demikian, Masriah tidak terlalu gusar dengan penurunan hasil tersebut. Yang membuatnya harus mengelus dada justru turunnya harga jual gabah di saat hasil panen cukup besar bagi petani penggarap seperti dirinya.

Masriah mengaku, sebelumnya ia bisa menjual gabah kering seharga Rp 5.200 per kilogram. Namun kini ia hanya bisa pasrah saat gabahnya hanya dihargai Rp 4.200 per kilogram. Padahal dengan hasil 10 ton saja, Masriah dipastikan kehilangan potensi pendapatan sampai Rp 10 juta. Di sisi lain, dengan hasil penjualan gabah sekitar Rp 42 juta, Masriah mengaku harus menyisihkan Rp 12 juta untuk membayar sewa lahan, Rp 10 juta untuk membayar utang pupuk.

“Sisanya dibagi empat dengan teman-teman yang bekerja bersama saya sejak pengolahan tanah sampai panen,” ucap Masriah.

Sementara itu, petani Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Sumarto (59 tahun) mengaku gabah hasil panennya hanya dihargai Rp 3.900 per kilogram. Padahal sebelumnya ia bisa menjual sampai Rp 5.000 per kilogram. Dari hasil panen 3 ton di lahan seluas satu hektar miliknya, Sumarto kehilangan potensi pendapatan Rp 3,3 juta.

Begitu drastis

Sumarto tidak menampik jika penurunan harga gabah saat panen raya memang hal yang lumrah terjadi. Namun ia menyayangkan penurunan harga yang begitu drastis. Padahal menjelang lebaran, harga jual beras di pasaran cenderung stabil, bahkan tak jarang meningkat. Kini, Sumarto hanya bisa berharap pemerintah bisa turun tangan menstabilkan harga gabah agar petani tidak dirugikan. Soalnya, harga beli yang rendah dari petani, jelas menguntungkan para pengumpul dan tengkulak. “Mereka tetap saja menjual berasnya dengan harga tinggi, apalagi mau lebaran,” ucapnya,

Sebelumnya, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Ali Effendi mengakui bahwa stabilitas harga gabah di tingkat petani memang masih menjadi salah satu masalah terbesar dalam sektor pertanian di wilayahnya. “Saat panen sedikit, harga beras naik tajam. Namun saat panen raya, harga gabah di tingkat petani merosot,” ujar Sunjaya.

Sebagai solusi, Sunjaya mewacanakan pengadaan tempat penyimpanan gabah yang memadai bagi petani. Dengan begitu, mereka bisa menyimpan kelebihan hasil saat panen raya dan harga turun. Sebaliknya, stok di penyimpanan tersebut bisa dikeluarkan dan dijual dengan harga normal saat hasil panen turun, untuk mencegah kenaikan harga beras di pasaran.(Kabar Cirebon)